PERISTIWATERKINI.NET – Pemerintah Kota Yogyakarta kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Ini merupakan kali ke-16 secara berturut-turut Kota Yogya mendapat opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menjadikannya yang terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini.
Ia menyebut bahwa opini WTP mencerminkan kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai aturan yang berlaku.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti bebas dari risiko penyimpangan.
“Kami bangga, tapi komitmen kami adalah meningkatkan kualitas tata kelola dan mencegah peluang kecurangan,” tegas Hasto.
Sejak 2005, Kota Yogyakarta telah menindaklanjuti 93,14 persen rekomendasi BPK, jauh melampaui target nasional yang hanya 75–80 persen. Hasto menargetkan penyelesaian 100 persen dalam waktu dekat sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat secara optimal.
Pada hari yang sama, BPK RI Perwakilan DIY juga menyerahkan hasil pemeriksaan LKPD dari seluruh kabupaten/kota di DIY.
Selain Yogyakarta, Sleman meraih opini WTP ke-14, Bantul ke-13, Kulonprogo ke-12, dan Gunungkidul ke-10.
Kepala BPK DIY, Agustin Suhartatik, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan atas dasar kepatuhan, efektivitas pengendalian internal, serta penerapan standar akuntansi pemerintah.
Meski demikian, Agustin menegaskan opini WTP bukan berarti tidak ada catatan.
Beberapa temuan masih harus diperbaiki, seperti penataan piutang pajak, pengelolaan reklame, hibah, dan aset daerah.
BPK akan tetap memantau dan menindaklanjuti potensi kerugian negara jika ditemukan pelanggaran.
Semangat perbaikan terus digaungkan oleh seluruh pemerintah daerah di DIY.
Sleman telah menindaklanjuti 94,2 persen rekomendasi BPK, Bantul 94,42 persen, Kulonprogo 96,76 persen, dan Gunungkidul 99,14 persen.
Angka-angka ini menunjukkan keseriusan seluruh wilayah DIY dalam memperbaiki tata kelola keuangan secara berkelanjutan.
Agustin pun mengajak seluruh pemda untuk terus bersinergi dengan DPRD dalam memahami dan menyelesaikan rekomendasi yang ada.
“Kami terbuka untuk konsultasi demi mendorong penguatan akuntabilitas. Ini bukan sekadar angka, tapi tentang bagaimana membangun kepercayaan publik lewat transparansi,” tutupnya.
Penulis : Kurniawan
Editor : Peristiwaterkini
