“Kalau memang Presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan, selesai masalahnya,” tegas Syukri.
Ia menyoroti proses hukum yang selama ini dinilai berat sebelah, di mana pihak penuduh dihukum meskipun bukti autentik ijazah presiden belum pernah dibuka ke publik secara transparan.
Pernyataan tersebut mempertegas urgensi penyelesaian polemik ini melalui keterbukaan, bukan pembungkaman atau pembelaan institusional yang tidak berdasar.
TPUA menilai bahwa UGM sebagai lembaga akademik justru seharusnya berdiri di atas prinsip kejujuran ilmiah, bukan menjadi alat pembenar kekuasaan.
Setelah audiensi selesai, massa melanjutkan orasinya di boulevard UGM, mendekati bundaran utama kampus.
Teriakan-teriakan desakan transparansi menggema hingga pukul 11.30 WIB. Aksi ini menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar polemik legal,
tapi sudah menjadi krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara dan pendidikan.
Kini, sorotan tertuju pada UGM: apakah akan memilih berdiri di sisi kebenaran dan keilmuan,
atau justru tetap diam dan membiarkan kampus legendaris itu tercoreng karena loyalitas yang dipertanyakan? Rakyat menanti, dan sejarah mencatat siapa yang berdiri untuk kebenaran.
Penulis : Kurniawan
Editor : Peristiwaterkini
Halaman : 1 2
