PERISTIWATERKINI.NET, Jakarta – Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Ahmad Syauqi Soeratno menegaskan percepatan reforma agraria sebagai agenda mendesak negara.
Saat menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas BAP pada Sidang Paripurna DPD RI, Rabu, 10 Desember 2025, ia mengatakan konflik lahan tidak boleh lagi ditangani setengah hati.
Lebih lanjut, Syauqi memaparkan kinerja BAP selama Masa Sidang II 2025.
Ia menyebut lembaganya menerima 45 pengaduan masyarakat dari berbagai daerah.
“Mayoritas aduan berkaitan dengan konflik agraria, tumpang tindih perizinan, dan ketidakpastian hukum,” katanya.
Karena itu, ia menilai persoalan agraria masih bersifat struktural.
“Ini menunjukkan masalah agraria belum terselesaikan secara tuntas,” ucapnya.
Namun demikian, Syauqi menegaskan BAP tidak berhenti pada pencatatan laporan.
Ia mengatakan BAP langsung berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, sekaligus turun ke lapangan.
“Kami tidak ingin laporan hanya berhenti di meja,” katanya. Menurut dia, langkah verifikasi lapangan menjadi kunci.
“Kunjungan ini memastikan pengaduan tidak sekadar didengar, tetapi diuji dengan fakta,” ujarnya.
Selanjutnya, Syauqi membeberkan hasil analisis BAP DPD RI. Ia menyebut ada tiga akar utama konflik agraria.
Penulis : Wawan
Editor : Peristiwaterkini
Halaman : 1 2 Selanjutnya
