Sidang Kasus Korupsi Dana Pokir OKU: Terungkap Skema Fee dan Keterlibatan “Orang Dekat” Pejabat

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 24 Juni 2025 - 08:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto: suasana sidang kasus suap PUPR OKU di Palembang

foto: suasana sidang kasus suap PUPR OKU di Palembang

PERISTIWATERKINI — Persidangan kasus dugaan korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) senilai Rp45 miliar kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang, Senin (23/6/2025).

Dalam sidang yang semakin menguak kedalaman praktik rasuah ini, terungkap skema fee proyek yang menyeret banyak pihak, termasuk pejabat dan orang dekat mantan penjabat kepala daerah.

Dua terdakwa utama, Ahmad Sugeng Santoso dan M. Fauzi alias Pablo, kembali menjalani sidang dengan menghadirkan saksi kunci yang menjadi perhatian publik.

Nopriansyah, Kepala Dinas PUPR OKU yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka, memberikan kesaksian mengejutkan soal aliran uang dan pembagian fee proyek.

Dalam keterangannya, Nopriansyah memaparkan bahwa usai pertemuan di sebuah hotel di Palembang, disepakati Dinas PUPR akan menjadi penanggung jawab proyek-proyek dana Pokir.

Pertemuan lanjutan diadakan di restoran Raja Kuliner bersama sejumlah anggota DPRD dari “kubu bertaji”, guna membahas skema pembagian fee.

“Fee 20 persen untuk anggota DPRD dan 2 persen untuk panitia. Dari anggaran Rp35 miliar, terkumpul Rp7 miliar. Semua saya yang urus,” ujar Nopriansyah di hadapan majelis hakim yang diketuai Idi Il Amin SH MH.

Namun yang lebih mencengangkan, Nopriansyah juga mengungkap peran Toha Anang, yang disebutnya sebagai orang dekat mantan Pj Bupati OKU, Ikbal.

Ia mengaku diperkenalkan langsung oleh Ikbal kepada Toha hanya 10 hari setelah menjabat.

“Toha disebut sebagai teman baik Pak Ikbal, dan ternyata ia mendapat tiga proyek besar, termasuk pembangunan jembatan dan jalan dengan nilai total Rp16 miliar,” bebernya.

Keterangan ini membuka dugaan adanya praktik kronisme dalam penunjukan proyek. Jaksa dari KPK pun mencatat kesaksian ini sebagai petunjuk penting untuk mengembangkan penyidikan.

Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan menghadirkan saksi-saksi lainnya. Masyarakat OKU kini menaruh harapan besar agar KPK membongkar tuntas jejaring korupsi ini demi menegakkan keadilan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.

Penulis : jurnalis

Editor : Peristiwaterkini

Berita Terkait

Tanpa Audit, Pembukaan Bandung Zoo Dinilai Ancam Keselamatan Satwa Liar
BAP DPD RI Dorong Akuntabilitas Kehutanan, Hentikan Konflik Tenurial Daerah
‎Sawah Terendam Banjir di Kudus, Asuransi Jadi Harapan Petani
Hujan Lebat Terjang Sekotong, Lombok Barat, Banjir Rendam 570 KK
Raissa Anggiani Buka Ruang Refleksi Emosional di Panggung Malang
Danrem 072 Tinjau Jembatan Garuda, 95 Persen Siap Rampung
‎Danrem Pamungkas Pastikan Jembatan Gantung Garuda Aman dan Tepat Waktu
PFN dan SIMPATI Tantang Kreator Muda Kuasai Tren Vertical Series Digital

Berita Terkait

Jumat, 16 Januari 2026 - 20:47 WIB

BAP DPD RI Dorong Akuntabilitas Kehutanan, Hentikan Konflik Tenurial Daerah

Kamis, 15 Januari 2026 - 12:48 WIB

‎Sawah Terendam Banjir di Kudus, Asuransi Jadi Harapan Petani

Rabu, 14 Januari 2026 - 07:14 WIB

Hujan Lebat Terjang Sekotong, Lombok Barat, Banjir Rendam 570 KK

Selasa, 13 Januari 2026 - 23:37 WIB

Raissa Anggiani Buka Ruang Refleksi Emosional di Panggung Malang

Selasa, 13 Januari 2026 - 19:56 WIB

Danrem 072 Tinjau Jembatan Garuda, 95 Persen Siap Rampung

Berita Terbaru