“Banyak pelaku usaha wisata yang kini menunda berbagai kegiatan, termasuk pembayaran kredit dan pajak, karena minimnya pergerakan ekonomi di sektor ini,” ujar Dr Destha Titi Rajarjana dari GIPI DIY.
Ia menegaskan bahwa tekanan terhadap pelaku usaha sudah memasuki tahap mengkhawatirkan dan perlu segera direspon oleh pemerintah.
Para peserta FGD kompak menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah: meninjau atau mencabut Inpres 1/2025, memberikan insentif pajak, serta memberi kelonggaran pembayaran kredit.
Mereka berharap pemerintah pusat dan daerah tidak hanya membuat kebijakan efisiensi, tapi juga memperhatikan sektor-sektor yang paling terdampak.
Syauqi menegaskan hasil FGD ini akan dibawa ke tingkat pusat sebagai bentuk aspirasi konkret.
“Pariwisata adalah nafas ekonomi Yogyakarta. Jika tidak segera ditangani, kita akan kehilangan banyak peluang dan lapangan kerja,” tutupnya.
Penulis : Kurniawan
Editor : Peristiwaterkini
Halaman : 1 2
