Meski menolak permohonan uji materi, Mahkamah konstitusi tetap menyoroti adanya permasalahan faktual yang berkaitan dengan pengisian jabatan kepala desa.
Mahkamah konstitusi meminta agar masalah inì segera diselesaikan oleh pemerintah, sesuai dengan peraturan perundangan Undangan.
Hal itu penting dilakukan demi kondusivitas masyarakat desa, serta kesinambungan pelayanan publik, dan pembangunan Desa.
Tentang menuju kejelasan masa jabatan;
Putusan Mahkamah konstitusi inì menunjukkan bahwa perdebatan mengenai masa jabatan kepala desa masih belum menemukan titik terang.
Pemerintah harus segera mencari solusi yang tepat, dan adil, untuk mengatasi permasalah inì.
Perlu ada kejelasan hukum yang jelas dan menyeluruh tentang masa jabatan kades agar tidak terjadi ketika pastian dan konflik di masyarakat desa.
Penulis : Jurnalis
Editor : Peristiwaterkini
Halaman : 1 2
