“Tanpa pelatihan intensif, koperasi justru akan jadi beban atau alat politik praktis di tingkat lokal,” tegasnya. Ia meminta pemerintah untuk lebih fokus pada pengembangan kapasitas SDM ketimbang sekadar pembangunan fisik.
Tak kalah penting, Musthafa juga menyoroti potensi konflik kelembagaan yang muncul akibat tumpang tindih peran antara koperasi dengan BUMDes, Dana Desa, dan program lain seperti KUR.
“Desa kita sudah terlalu banyak lembaga ekonomi yang berjalan tanpa koordinasi jelas. Ini bisa memicu konflik administratif hingga perebutan wewenang,” jelasnya.
Ia menilai pemetaan kelembagaan desa sangat mendesak sebelum program koperasi dijalankan secara luas.
Sebagai penutup, Musthafa merekomendasikan evaluasi total terhadap desain dan pelaksanaan program ini.
Menurutnya, keberhasilan koperasi desa hanya mungkin tercapai melalui kolaborasi multipihak, termasuk akademisi, pemerintah daerah, dan pelaku koperasi.
“Kalau tidak dilakukan dengan serius dan menyeluruh, Koperasi Desa Merah Putih hanya akan jadi proyek populis sesaat tanpa keberlanjutan,” pungkasnya.
Penulis : kurniawan
Editor : peristiwaterkini
Halaman : 1 2
