“Indonesia tidak sedang berada dalam konflik terbuka yang menuntut pembentukan badan baru dengan biaya besar,” kata Fokki.
Menurutnya, mandat perdamaian telah tertanam kuat dalam konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif.
ISRI juga menyinggung praktik global forum-forum perdamaian internasional yang kerap menjadi ruang konsolidasi elite.
Ia menilai persoalan struktural seperti kemiskinan dan pengangguran justru terabaikan.
Atas dasar itu, ISRI mendesak evaluasi total pembiayaan Board of Peace serta transparansi penggunaan APBN.
ISRI mendorong realokasi anggaran ke sektor ekonomi rakyat, pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja produktif.
Penulis : Wawan
Editor : Peristiwaterkini
Halaman : 1 2
