PERISTIWATERKINI.NET, Jogja – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kota Yogyakarta menilai pembentukan dan pengelolaan Board of Peace sebagai kebijakan bermasalah dan boros anggaran.
ISRI menyoroti kewajiban iuran sebesar 1 juta dolar AS yang dinilai tidak memiliki urgensi bagi rakyat kecil.
“Di tengah krisis ekonomi, ini pilihan kebijakan yang keliru,” kata Ketua ISRI Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, Senin (2/2/2026) malam.
Menurut ISRI, kebijakan tersebut mencerminkan orientasi elite-sentris yang menjauh dari kebutuhan dasar masyarakat.
“Rakyat sedang bergulat dengan kenaikan harga pangan, biaya pendidikan, dan kesehatan,” ujar Fokki.
Ia menyebut kebijakan fiskal semestinya berpihak pada kelompok rentan.
Dari perspektif geopolitik, ISRI menilai Board of Peace lebih bersifat simbolik ketimbang strategis.
Penulis : Wawan
Editor : Peristiwaterkini
Halaman : 1 2 Selanjutnya
