Meski demikian, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Kelompok pendukung kebijakan menyebut langkah ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang membutuhkan stabilitas ekonomi.
Di sisi lain, sejumlah pengamat ekonomi mempertanyakan dampak pembatalan kenaikan ini terhadap pendapatan negara di tengah tantangan fiskal yang semakin berat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan rumah mewah dengan nilai fantastis.
“Kenaikan ini hanya dikenakan pada barang yang selama ini dikonsumsi masyarakat papan atas,” jelas Prabowo.
Namun, kritik muncul dari kalangan masyarakat yang merasa kebijakan tersebut tidak cukup mengakomodasi kebutuhan pendanaan pembangunan negara.
Beberapa pihak menilai, seharusnya pemerintah berani menegakkan kenaikan PPN secara menyeluruh untuk memperkuat pendapatan negara.
Keputusan ini, meskipun disambut positif oleh sebagian besar masyarakat, juga menjadi sorotan tentang bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan kepentingan rakyat dengan kebutuhan fiskal negara.
Apakah kebijakan ini akan membawa kesejahteraan jangka panjang atau justru menambah beban ekonomi? Hanya waktu yang bisa menjawab.
Penulis : Kurniawan
Editor : Peristiwaterkini
Halaman : 1 2
