Menurutnya, pemotongan anggaran bukan alasan untuk menghentikan program rakyat.
“Saat ada pemotongan anggaran, alokasi terbatas, tapi dengan gandeng Baznas dan CSR tetap bisa jalan. Ini jadi role model ketika duit terbatas, program bantu rakyat tak boleh berhenti,” tegas Eko.
Ia bahkan menyebut bagaimana anggaran mobil dinas wali kota bisa dialihkan menjadi gerobak sampah dan layanan kesehatan gratis.
Lebih lanjut, Eko mengingatkan tanggung jawab konstitusi negara terhadap rakyat kecil.
“Fakir miskin, anak terlantar dipelihara negara. DIY punya 10,4 persen angka kemiskinan, lansia harus dibantu. Bappeda harus susun big data mikro, sensus, untuk jadi dasar kebijakan intervensi kemiskinan,” tandasnya.
Ia menyimpulkan, pembangunan berbasis Pancasila tak cukup mengandalkan APBD semata—masyarakat dan swasta harus digerakkan.
Penulis : Wawan
Editor : Peristiwaterkini
Halaman : 1 2
