Mereka menuntut transparansi atas izin tambang dan mempertanyakan pernyataan Bahlil yang sebelumnya menyebut hanya ada satu perusahaan tambang aktif di wilayah Raja Ampat.
“Faktanya, ada empat! Bukan satu!” kata Uno Klawen, pemuda adat setempat.
“Pak Menteri menutup-nutupi. Ini bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Papua,” lanjutnya.
Sebelumnya, Bahlil mengklaim bahwa hanya PT Gag Nikel yang aktif, dan operasi perusahaan tersebut telah dihentikan sementara. Namun, warga menilai pernyataan itu tidak menjawab persoalan mendasar.
“Bagaimana dengan tiga perusahaan lainnya? PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa juga punya izin. Itu fakta!” seru seorang aktivis lingkungan.
“Ini bukan hanya soal tambang, ini soal martabat dan hak hidup masyarakat adat.”
Rencana kunjungan Bahlil ke lokasi tambang batal dilakukan secara terbuka. Saat massa meminta dialog, ia dilaporkan keluar dari bandara melalui pintu belakang, menghindari konfrontasi.
Penulis : Wawan
Editor : Peristiwaterkini
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
