“Kami ingin Sumsel bangkit. Sudah terlalu lama pendidikan kita jadi korban permainan tak bertanggung jawab,” ujarnya.
Keterlambatan pencairan dana PSB disebut telah membawa efek domino yang sangat merugikan.
Bukan hanya aktivitas belajar mengajar terganggu, tapi juga berdampak langsung pada kehidupan para guru, terutama guru honor yang belum menerima gaji.
Sekolah juga kesulitan membiayai kegiatan ekstrakurikuler, pembayaran listrik, air, hingga keperluan operasional dasar lainnya.
Bahkan, menurut laporan FMKKS, banyak sekolah swasta dan negeri yang menunda kegiatan belajar karena keterbatasan biaya operasional.
“Ini realita di lapangan. Jangan biarkan anak-anak kita jadi korban ketidakmampuan birokrasi,” imbuh Muslimin.
Ketika wartawan mencoba mengonfirmasi kepada Zulkarnain, sang Plt Kepala Dinas tidak memberikan tanggapan langsung.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel, Misral, sempat menjawab singkat via sambungan telepon WhatsApp:
“Soal dana PSB, mereka yang mengajukan.”
Namun tak lama setelah itu, sambungan telepon diputus secara sepihak, dan hingga berita ini diterbitkan, pesan lanjutan yang dikirimkan via WhatsApp tidak direspons.
Melihat kegaduhan yang terjadi, GMPD mendesak Gubernur Sumsel, Herman Deru, untuk tidak tinggal diam.
Mereka menilai, ini bukan sekadar masalah administrasi, tetapi soal nasib pendidikan Sumatera Selatan.
“Jika kesalahan berulang seperti ini terus dibiarkan, maka Gubernur patut dipertanyakan komitmennya terhadap dunia pendidikan,” tutup Muslimin.
GMPD menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan tegas, maka gerakan protes akan meluas ke seluruh wilayah Sumsel, melibatkan elemen pendidik, siswa, dan masyarakat sipil.
Penulis : Gunawan
Editor : Peristiwaterkini
Halaman : 1 2
