PERISTIWATERKINI.NET – Aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di depan kantor DPRD DIY berakhir ricuh setelah polisi membubarkan massa secara paksa pada Jumat (21/3/2025) dini hari WIB.
Bentrokan tak terhindarkan saat massa aksi melawan aparat dengan lemparan batu, balok, hingga kembang api.
Sekitar pukul 01.00 WIB, aparat kepolisian mulai bergerak untuk membubarkan massa yang tetap bertahan meski sudah melewati batas waktu yang ditentukan.
Kapolresta Jogja Kombes Aditya Surya Dharma sebelumnya telah mengimbau massa untuk membubarkan diri sesuai kesepakatan dalam mediasi.
Namun, massa menolak dan memilih bertahan dengan membuat barikade di depan gerbang DPRD DIY.
Situasi memanas ketika polisi mendorong massa dengan tameng dan pentungan. Massa merespons dengan melempar botol, sampah, dan kembang api ke arah petugas.
Adu mulut antara demonstran dan aparat pun tak terhindarkan, memperkeruh suasana di sekitar kantor DPRD DIY.
Polisi akhirnya mengerahkan water canon untuk memukul mundur massa yang terus melawan.
Tindakan ini memicu perlawanan sengit dari peserta aksi yang berusaha bertahan dengan melemparkan mercon ke arah petugas.
Kondisi di lokasi semakin tidak terkendali, memaksa aparat meningkatkan tekanan untuk membubarkan massa.
Massa yang mulai terdesak kemudian diarahkan menuju Jalan Malioboro hingga ke area parkir Abu Bakar Ali.
Sepanjang perjalanan, demonstran berusaha bernegosiasi dengan polisi agar situasi tidak semakin memburuk.
Namun, polisi tetap siaga dan terus melakukan pengamanan ketat untuk memastikan massa tidak kembali ke area DPRD DIY.
Sekitar pukul 02.00 WIB, situasi mulai kondusif setelah massa sepenuhnya meninggalkan lokasi aksi.
Meski demikian, sisa-sisa ketegangan terlihat dari pecahan kaca, batu, dan sampah yang berserakan di sekitar kantor DPRD DIY.
Beberapa peserta aksi dilaporkan mengalami luka ringan akibat bentrokan tersebut.
Unjuk rasa menolak revisi UU TNI ini sebelumnya dimulai sejak Kamis (20/3/2025) pagi, diprakarsai oleh elemen mahasiswa di Yogyakarta.
Massa menilai revisi UU TNI berpotensi memperbesar kewenangan militer dalam kehidupan sipil, sehingga dianggap mengancam demokrasi dan hak-hak sipil masyarakat.
Penulis : Kurniawan
Editor : Peristiwaterkini
