“Kami ingin mendengar langsung bagaimana program-program tersebut berjalan dan mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal,” ungkapnya.
Hal serupa disampaikan Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS, Nuzula Anggeraini, yang menekankan pentingnya masukan dari Bawaslu untuk memperkuat demokrasi yang lebih inklusif.
Kerja sama antara Bawaslu dan LKiS selama tahapan Pemilu 2024 tidak hanya difokuskan pada pengawasan aksesibilitas, tetapi juga pada pemberian pendidikan politik kepada masyarakat.
Menurut Jantan Putra Bangsa, berbagai forum yang diadakan bersama LKiS telah memperluas cakupan sosialisasi politik, sehingga semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif.
“Kami bisa menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat, seperti perempuan, pemilih pemula, dan disabilitas,” tambahnya.
Ke depannya, Bawaslu Kota Yogyakarta berencana terus melanjutkan program pendidikan politik, meski harus beradaptasi dengan keterbatasan anggaran.
Program tersebut akan dilakukan dalam format webinar guna menjangkau lebih banyak masyarakat.
Bawaslu juga berkomitmen untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu, demi menciptakan proses demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Penulis : Kurniawan
Editor : Peristiwaterkini
Halaman : 1 2
