Abidin Fikri menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran BP Haji.
Menurutnya, jika anggaran Rp 50 miliar yang hilang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka proses kerja BP Haji bisa terganggu.
“Sehingga kalau sekarang menjadi Rp 43 miliar ditambah Rp 50 miliar, kalau ini belum clear, kita belum bisa apa-apa,” ujarnya.
Kasus dugaan hilangnya anggaran ini menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan tentang transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara.
Masyarakat berharap pemerintah dan DPR segera menemukan solusi agar penyelenggaraan haji tetap berjalan lancar dan optimal.
Penulis : jurnalis
Editor : peristiwaterkini
Halaman : 1 2
