PERISTIWATERKINI.NET – Program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi desa mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Musthafa, seorang praktisi hukum dan pelaku usaha, mengungkapkan kekhawatirannya atas desain program yang dinilai belum matang secara anggaran maupun kelembagaan.
“Semangatnya tentu kita apresiasi, tapi eksekusinya belum menunjukkan kesiapan yang memadai,” ujarnya.
Salah satu kritik utama yang disampaikan Musthafa adalah penggunaan anggaran negara yang tidak berbasis hasil atau outcome-based budgeting.
Menurutnya, tanpa sistem penganggaran yang ketat dan terukur, program ini rawan menjadi pemborosan fiskal.
“Kita bicara soal dana triliunan rupiah yang berpotensi habis tanpa dampak riil bagi masyarakat desa,” kata Musthafa. Ia juga menyinggung beban fiskal negara yang semakin berat akibat subsidi energi dan proyek infrastruktur besar.
Kritik berikutnya diarahkan pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) di desa yang dinilai masih sangat terbatas.
Musthafa menilai bahwa koperasi desa akan sulit berkembang jika dikelola oleh pengurus yang belum memiliki keterampilan manajerial dan akuntansi dasar.
“Tanpa pelatihan intensif, koperasi justru akan jadi beban atau alat politik praktis di tingkat lokal,” tegasnya. Ia meminta pemerintah untuk lebih fokus pada pengembangan kapasitas SDM ketimbang sekadar pembangunan fisik.
Tak kalah penting, Musthafa juga menyoroti potensi konflik kelembagaan yang muncul akibat tumpang tindih peran antara koperasi dengan BUMDes, Dana Desa, dan program lain seperti KUR.
“Desa kita sudah terlalu banyak lembaga ekonomi yang berjalan tanpa koordinasi jelas. Ini bisa memicu konflik administratif hingga perebutan wewenang,” jelasnya.
Ia menilai pemetaan kelembagaan desa sangat mendesak sebelum program koperasi dijalankan secara luas.
Sebagai penutup, Musthafa merekomendasikan evaluasi total terhadap desain dan pelaksanaan program ini.
Menurutnya, keberhasilan koperasi desa hanya mungkin tercapai melalui kolaborasi multipihak, termasuk akademisi, pemerintah daerah, dan pelaku koperasi.
“Kalau tidak dilakukan dengan serius dan menyeluruh, Koperasi Desa Merah Putih hanya akan jadi proyek populis sesaat tanpa keberlanjutan,” pungkasnya.
Penulis : kurniawan
Editor : peristiwaterkini
