Jogja, Peristiwaterkini – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, mengumumkan langkah kontroversial Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Keputusan ini diumumkan sebagai “hadiah istimewa” untuk masyarakat Indonesia di awal tahun 2025. Namun, langkah tersebut menuai tanggapan beragam dari berbagai kalangan.
Dalam pernyataan resminya, Budi Gunawan menyebut pembatalan ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo yang berharap tahun baru membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
“Bapak Presiden memberikan hadiah berupa pembatalan kenaikan PPN dari rencana 12 persen menjadi tetap 11 persen,” katanya pada 1 Januari 2025.
Namun, pembatalan ini bukan berlaku untuk semua sektor. Kenaikan PPN sebesar 12 persen tetap diterapkan pada barang dan jasa mewah yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas.
Barang kebutuhan pokok tetap dikecualikan dari PPN atau dikenakan tarif 0 persen. Hal ini disebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil dan menengah.
Meski demikian, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Kelompok pendukung kebijakan menyebut langkah ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang membutuhkan stabilitas ekonomi.
Di sisi lain, sejumlah pengamat ekonomi mempertanyakan dampak pembatalan kenaikan ini terhadap pendapatan negara di tengah tantangan fiskal yang semakin berat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan rumah mewah dengan nilai fantastis.
“Kenaikan ini hanya dikenakan pada barang yang selama ini dikonsumsi masyarakat papan atas,” jelas Prabowo.
Namun, kritik muncul dari kalangan masyarakat yang merasa kebijakan tersebut tidak cukup mengakomodasi kebutuhan pendanaan pembangunan negara.
Beberapa pihak menilai, seharusnya pemerintah berani menegakkan kenaikan PPN secara menyeluruh untuk memperkuat pendapatan negara.
Keputusan ini, meskipun disambut positif oleh sebagian besar masyarakat, juga menjadi sorotan tentang bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan kepentingan rakyat dengan kebutuhan fiskal negara.
Apakah kebijakan ini akan membawa kesejahteraan jangka panjang atau justru menambah beban ekonomi? Hanya waktu yang bisa menjawab.
Penulis : Kurniawan
Editor : Peristiwaterkini
