Jogja, Peristiwaterkini – Ketika seorang kepala daerah seperti bupati, wali kota, atau gubernur terpilih dengan dukungan legislatif yang minim, tantangan politik dan pemerintahan tak terhindarkan.
“Kondisi ini berpotensi mempengaruhi stabilitas politik serta efektivitas pemerintahan dalam menjalankan program dan kebijakan strategis,” jelas Praktisi Hukum Deni Irawan kepada Peristiwaterkini.net
Implikasi Terhadap Pemerintahan
Minimnya dukungan legislatif dapat memunculkan hambatan serius dalam proses pengambilan keputusan.
Proses pengesahan kebijakan, anggaran, dan program prioritas menjadi lebih lambat, bahkan sering kali terganjal oleh kepentingan politik.
“Selain itu, perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dapat memicu konflik politik yang memperburuk hubungan kerja, sehingga menghambat fungsi pemerintahan,” tegasnya.
*Solusi yang Dapat Dilakukan Kepala Daerah*
Meski situasi ini menantang, kepala daerah memiliki beberapa solusi yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah membangun koalisi politik dengan merangkul fraksi-fraksi legislatif di luar partai pengusung.
Penulis : Kurniawan
Editor : Peristiwaterkini
Halaman : 1 2 Selanjutnya
